banner 728x250

Mohammad Saihu Beberkan Tantangan Berat KPU-Bawaslu ke Depan

  • Bagikan
Direktur Reide Indonesia, Mohammad Saihu.
banner 468x60

JAKARTA – Direktur Eksekutif Reide Indonesia, Mohammad Saihu menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal menghadapi tantangan berat.

Pengamat kebijakan publik itu pasalnya melihat, kedua institusi penyelenggara Pemilu itu ke depan akan menjalani serangkaian tugas yang tidak mudah, namun dengan tutututan yang sangat besar utamanya datang dari masyarakat.

banner 336x280

“Tugas berat di depan mata adalah mempersiapkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum pada Hari Rabu 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkdada) pada hari Rabu 27 November 2024. Dua agenda berbeda ini telah disepakati oleh DPR, Pemerintah, dan KPU, Bawaslu, dan DKPP masa keanggotaan 2017-2022,” kata Mohammad Saihu, Jakarta, Senin (11/4).

“Ini yang perlu diperhatikan para komisioner KPU-Bawaslu terpilih yang besok tanggal 12 April akan dilantik,” sambungnya.

Lebih lanjut, alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan berbagai tantangan berat  yang mutlak harus dicarikan solusi antara lain berkaitan proses penyelenggaraan pemilu menyangkut skenario tahapan, penetapan jadual, dan penataan penyelenggara di daerah.

“Berdasarkan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), masalah tersebut selalu menempati posisi pelanggaran tertinggi,” ujarnya.

Ia menyebut Pemilu 2019 yang menelan korban meninggal dunia sejumlah 894 petugas dan 5.175 petugas mengalami sakit, sepatutnya menjadi bahan refleksi bahwa proses penyelenggaraan pemilihan dan aspek penyelenggara menjadi faktor utama datangnya tragedi.

“Berbeda dengan Pilkada 2020 di masa Pandemi yang relatif lebih baik karena berbagai terobosan yang dilakukan, seperti pada pelaksanaan kampanye dan penertiban pada hari pemungutan suara,” terangnya.

Ia menilai masalah berikutnya yang tidak kalah penting ialah penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Persoalan ini, kata dia, seringkali memicu ketidakpastian hukum karena profesionalisme, kemandirian, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu sebagai prinsip yang banyak dilanggar.

“Karenanya kita berharap agar agenda Pemilu dan Pilkada tidak mengalami hambatan demi prinsip konsistensi keberkalaan demokrasi elektoral yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ingat, dari masa ke masa problem penyelenggaraan dan pelanggaran pemilu tertinggi terjadi pada pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara,” ucap dia.

Melek Teknologi

Kemajuan teknologi informasi menjadi keniscayaan dunia kepemiluan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan saat ini.  Penyelenggara Pemilu yang profesional harusnya mampu mengikuti arus globalisasi digital untuk dimanfaatkan dalam setiap aspek kepemiluan.

Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional 2024 akan menjadi yang pertama dan terbesar sepanjang sejarah. Sorot pandang dunia internasional dipastikan memancarkan perasaan was-was (keraguan).

“Saya haqqul yaqien, penyelenggara pemilu terpilih masa bakti 2022-2027 mampu berinovasi memanfaatkan teknologi informasi dengan memangkas cara-cara konvensional untuk dikemas dengan digitalisasi semua proses penyelenggaraan pemilu,” sebutnya.

Di samping itu, menurut dia, digitalisasi pemilu bukan saja untuk keperluan e-voting, tapi dapat dimanfaatkan untuk verifikasi identitas pemilih, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilihan.

“Tentu banyak cara menuju pemilu digital. Jika teknologi digital dapat dimanfaatkan dengan baik maka efisiensi Pemilu bukan mustahil dapat dilakukan dengan baik,” urainya.

Spirit of Collaboration

Hal berikutnya yang menurut Saihu penting untuk diperhatikan yakni semangat berkolaborasi (spirit of collaboration).

KPU, Bawaslu, DKPP adalah satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu, suatu keniscayaan untuk bersinergi sebagaimana tugas dan fungsi masing-masing lembaga menuju visi bersama terselenggarnya pemilu demokratis berdasarkan amanat UUD 1945.

Merujuk awal kelahirannya, KPU, Bawaslu, juga DKPP dalam kategori state auxiliary organ. Ketiga lembaga ini berfungsi sebagai penunjang, pendukung, atau pelengkap (supporting organ) bagi lembaga-lembaga negara utama yang merupakan principal atau main organ, meski memiliki kewenangan (authority/gezag) yang bersifat independen atau mandiri.

“Mustahil tugas fungsi KPU, Bawaslu, DKPP berhasil tanpa  kolaborasi dengan lembaga lain, utamanya lembaga negara terkait dan organisasi civil society,” ungkapnya.

Kerja sama yang sudah terbangun harus dikuatkan, bukan saja terkait masalah teknis, tapi juga harus diperhatikan aspek regulasi (batasan-batasan) yang menjadi tabir sifat masing-masing lembaga, juga masalah substansi.

“Dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait data pemilih, juga kemandirian pegawai/kesekretariatan. KemenkumHAM untuk harmonisasi berbagai peraturan yang lebih visioner, juga terkait nasib pemilih dalam lingkungan kemenkumham, seperti warga lembaga pemasyarakatan, dengan Kementrian Agama, di antaranya pada prilaku kampanye dan provokasi isu SARA di rumah ibadah,” terangnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar kerja sama dengan TNI dan Polri untuk kemanan, keatahanan negara dan peran Kamtibmas pada semua tahapan pemilu, Mendikbud untuk pengetahuan kepemiluan dan pendidikan pemilih pemula dan Menkominfo untuk pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan media mainstream dan media sosial, serta batasan-batasannya juga sangat diharapkan terlaksana.

“Termasuk juga dengan Kemenkes untuk jaminan kesehatan penyelenggara dan pemilih, juga perlindungan dan pendataan (update) hak pilih pada pasien rumah sakit dan Kemensos untuk antisipasi hal-hal yang berkait dengan kebutuhan sosial lainnya,” kata dia.

Dijelaskan, suatu terobosan baik sudah diinisiasi KPU bekerja sama dengan Menkes ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pemanfaatan data pemilih pada pemilu untuk pendataan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

“Insya Allah, semangat memperluas kolaborasi dengan lembaga negara terkait melalui prinsip saling percaya, menjaga keamanan, serta penghormatan kemandirian (imparsialitas) sesuai peraturan perundang-undangan, pemilihan dan pilkada 2024 akan tercatat dalam sejarah dunia sebagai pemilu terbesar, terumit tapi sukses diselenggarakan di Indonesia,” pungkasnya.***

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan