banner 728x250

HAM Malang Nilai Ada “Kebocoran” dalam Pengadaan Barang dan Jasa DPUPR Kota Batu

  • Bagikan
Aktivis HAM Malang saat lakukan audiensi dengan Kesekretariatan DPUPR Kota Batu, Jumat (24/12)
banner 468x60

BATU – Himpunan Aktivis Mahasiswa Malang menilai ada kebocoran dalam proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu.

Sekjen HAM Malang, Ari Gunawan mengatakan, indikasi kebocoran terlihat jelas melalui proses pengadaan barang dan jasa di instansi tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur berlaku.

banner 336x280

“Kalau mau dilihat di mana letak “bocornya” tinggal lihat saja dari sisi mekanisme pengadaannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur berlaku atau tidak. Kami melihat, selama ini praktik pengadaan barang dan jasa di DPUPR Kota Batu sama sekali tidak mengikuti aturan yang ada,” ungkap Ari kepada awak media, Jumat (24/12).

Ia mengatakan, bila merujuk pada Pasal 17, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka setiap penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan.

“Namun, faktanya, selama beberapa tahun terakhir, pihak yang ditunjuk sebagai penyedia barang dan jasa DPUPR Kota Batu cenderung hanya pada pihak-pihak itu (tertentu) saja alias rekanan Kadis DPUPR Kota Batu. Bahkan, proses penunjukkannya pun sama sekali tidak melalui pelelangan melainkan ditunjuk berdasarkan kedekatan ‘orang dalam’,” beber Ari.

Untuk membuktikan hal tersebut, kata Ari, cukup dengan membuka data terkait pengadaan barang dan jasa di DPUPR Kota Batu selama tiga tahun terakhir.

Dikatakan, sepanjang tiga tahun belakangan, pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa di instansi tersebut hanya melingkar pada orang-orang yang dinilai memiliki hubungan erat dengan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat.

“Selama tiga tahun berturut-turut, mulai 2017, 2018, hingga 2019, mekanisme penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan secara penunjukan langsung kepada orang-rang terdekat Kadis PUPR Kota Batu tanpa melalui proses  pelelangan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” terang Ari.

Lebih lanjut, Ari menyebut kejaggalan tersebut menjadi indikasi adanya motif pelaku yang sengaja memanfaatkan celah yang ada untuk menilap pos anggaran yang tersedia.

“Kami juga menemukan adanya modus yang dipakai pelaku selama tiga tahun terakhir dengan cara melakukan pemecahan proyek-proyek sehingga dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Ini yang menurut kami sangat sarat praktik-praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di DPUPR Kota Batu,” imbuhnya.

Akibat dari praktik-praktik nonprosedural di balik proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan DPUPR Kota Batu, HAM Malang mencatat kerugian yang ditimbulkan sepanjang 2017-2019 mencapai Rp 832,581,487.

“Sebetulnya, jika diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlahnya jauh lebih fantastis lagi. Sebagaimana dapat dilihat kerugian yang ditimbulkan akibat praktik korupsi di DPUPR Batu sepanjang tahun 2013-2015 yang mencapai Rp1.390.900.000. Dengan demikian jika digabung, maka kerugian akumulatif sekitar Rp 2.223.481.487,” ucap Ari.

Atas temuan itu, HAM Malang mendesak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan adil.

Tidak hanya itu, HAM Malang juga mendesak DPUPR Kota Batu agar segera mengeluarkan daftar hitam (blacklist) terhadap perusahan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut.

“Kami juga meminta Kejaksaan Negeri Kota Batu untuk menindaklanjuti kasus-kasus pengadaan barang dan jasa, termasuk meminta Kejaksaan Negeri Kota Batu untuk secara aktif menindaklanjuti temuan-temuan dalam LHP BPK,” pungkasnya.*

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan