banner 728x250

KASPA Desak Komisi Yudisial Periksa Majelis Hakim MA Terkait Kasus Roshni

  • Bagikan
banner 468x60

JAKARTA – Komite Aksi Solidaritas Perempuan dan Anak (KASPA) mendesak Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia (RI) agar memeriksa Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang menangani perkara Roshni Lachiram Parvani Sadhwani dan Prithvi Suresh Vaswani.

Ketua KASPA, Roy Watu menilai keputusan Majelis Hakim MA RI yang menangani Perkara Kasasi Nomor 2842 K/Pdt/2021 Tanggal 12 Oktober Jo Nomor 38/PDT/2021/PT DKI Tanggal 24 Maret 2021 Jo Putusan Peradilan Negeri Jakarta Selatan No.391/Pdt.G/2019/PN.JKT.Sel, Tanggal 18 Juni 2020 menyimpang dari prinsip aturan peradilan yang baik.

banner 336x280

“Akibat dari keputusan yang tidak berlandaskan pada etika hukum, membuat korban (Roshni) dirugikan secara moril maupun materiil. Majelis Hakim MA RI telah membuat keputusan yang sangat bertentangan dengan prinsip peradilan yang baik (fair Trial),” ungkapnya, Senin (20/12).

Atas kejanggalan itu, Roy mendesak Ketua KY RI, Mukti Fajar Nur Dewata, agar segera memanggil dan memeriksa Majelis Hakim MA RI yang menangani perkara tersebut.

“Seperti kita tahu, Majelis Hakim MA RI yang menangani perkara dimaksud antara lain, Maria Anna Samiyati menjabat Ketua Majelis, Pri Pambudi Teguh dan Nurul Elmiyah selaku Hakim Anggota. Ketiga hakim inilah yang menangani perkara ini,” tandasnya.

Menurut Roy, proses hukum yang dijalani Roshni sejak awal hingga saat ini diselimuti kontroversi hukum. Pasalnya, selama proses perceraian yang diajukan suaminya, Prithvi Suresh Vaswani, hingga putusan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya ditambah hak asuh anak, menuai banyak kejanggalan.

“Jadi ibu Roshni ini merupakan korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan suaminya, Prithvi. Namun, saat proses hukum di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, justru semua bukti kekerasan berupa potongan video, foto-foto luka lebam, hasil visum dan keterangan ahli, sama sekali ditolak oleh Pengadilan Tinggi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, berdasarkan putusan awal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sesuai ketentuan hukum dalam Yurispundensi MA RI No.126 K/Pdt/2001, hak asuh anak diberikan kepada Roshni selaku ibu bagi kedua anaknya, Akash Prithvi Vaswani Parvani (11) dan Prisha Prithvi Vaswani (3).

Pemberian hak asuh anak ke tangan Roshni tersebut tak lain karena kedua anak termasuk dalam kategori di bawah umur. Sehingga, merujuk pada Yurispundensi MA RI No.126 K/Pdt/2001, maka hak asuh harus diserahkan kepada sang ibu.

“Namun permasakahan muncul ketika Prithvi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana Putusan No. 38/PDT/2021/PT DKI. Di sinilah sumber kontroversi, sebab dalam amar putusannya menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada Prithvi yang nyatanya bertentangan dengan ketentuan Yurispundensi MA RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003,” ucap Roy.

Tidak menyerah sampai di situ, Roshni didampingi kuasa hukumnya mencoba lakukan upaya kasasi yang mana didaftarkannya melalui Kepaniteraan PN Jakarta Selatan pada 5 Mei 2021. Sayangnya, sampai dengan empat bulan setelah perkara didaftarkan, pihaknya tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan kalau Berkas Kasasi telah dikirimkan ke Kepaniteraan MA.

“Namun, yang membuat aneh, justru muncul bocoran kalau putusan Kasasi MA RI sudah keluar dan mulai menyebar luas di kalangan perkumpulan warga India di Jakarta,” tuturnya menirukan pernyataan dari kuasa hukum Roshni, Elza Syarief.

Sementara, berita tersebut telah tersebar jauh sebelum MA mengeluarkan pengumuman terhadap hasil putusan kasasi pada 12 Oktober 2021 melalui website resmi MA. Pertanyaan kami, mengapa hasilnya sudah diketahui jauh hari di lingkungan orang-orang tertentu, sebelum keluar pengumuman resmi.

“Namun, yang membuat sukar dipercaya, adalah dalam putusan kasasi MA tersebut justru memutus memberikan hak asuh anak kepada Prithvi yang notabene seorang pelaku kekerasan terhadap anak dan istrinya,” ucapnya.

Bertolak pada sejumlah kejanggalan hukum yang dialami Roshni selama berperkara, mendorong KASPA bersama sejumlah aliansi pencari kadilan yang tergabung dalam lembaga Hukum dan HAM PADMA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian) Indonesia, mendesak Ketua KY agar segera memeriksa para Majelis Hakim MA RI yang menangani perkara tersebut.

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan