Pikiran Kritis Ketua Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma Untuk Menkopolhukam

GEOPOLITIK Nasional, Internasional dan regional terhadap persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat perlu disikapi secara serius oleh semua pihak. Persoalan ditanah Papua saat ini sebagai bagian dari akumalasi sejumlah persoalan mendasar yang sampai belum ada langkah-langkah strategi dari Pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut walaupun telah ada riset dan kajian baik yang dilakukan oleh Pemerintah, lembaga pendidikan maupun oleh lembaga sosial masyarakat tentang penyelesaian persoalan Papua. Walaupun demikian sampai dengan saat ini belum ada kebijakan Pemerintah yang mampu menyelesaikan akar persoalan di Tanah Papua bahkan sebaliknya kondisi sosial politik di tanah papua sampai dengan saat ini masih dalam status rawan politik dan rawan keamanan.

Pertemuan Pansus Papua Bersama Menkopolhukam, Mafud MD

Oleh sebab itu, DPD RI sebagai Lembaga Negara dan dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah membentuk Panitia Khusus Papua yang  terdiri dari 15 Orang yang dipercayakan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI dalam rangka membantu Negara untuk menyelesaikan persoalan bangsa  khususnya di Tanah papua.  Adapun kegiatan Pansus Papua DPD RI telah dilaksanakan dengan tujuan menghimpun semua data dari kelompok-kelompok baik kelompok Pemerintah di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Adat papua, Tokoh-tokoh Agama, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, mahasiswa dan juga para intelektual Papua yang berkompetensi dalam memberikan data, informasi dan konsep dalam rangka menyelesaikan persoalan ditanah papua yang diharapkan mampu membantu memecahkan persoalan di tanah Papua. Oleh sebab itu, Kemenpolhukan diharapkan dapat mendukung dan bersinergi dengan Pansus Papua dalam menyelesaikan Persoalan Bangsa khususnya persoalan yang terjadi di tanah Papua.

Pansus Papua mengambil Tema yaitu “Keadilan dan Kesejahtaraan“ bagi Rakyat Papua. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dari pansus Papua diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Persoalan HAM masa lalu Papua pasca Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) yang sampai dengan saat ini belum ada upaya Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat Papua sehingga persoalan HAM selalu diserukan oleh baik rakyat papua, lembaga-lembaga HAM bahkan Perserikatan bangsa-Bangsa.
  2. Persoalan HAM dimasa sekarang khususnya dibidang ekonomi, sosial, hukum dan politik.
  3. Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua).
  4. Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota di tanah Papua.

Provinsi Papua dan Papua Barat beserta rakyatnya belum menikmati dampak dari pada otonomi khusus tersebut yang mengakibatkan ketidakpercayaan Rakyat papua terhadap komitmen membangun papua baik pembangunan manusia maupun infrastruktur. Stigma yang diperoleh bagi Provinsi Papua dan Papua Barat bersama dengan Masyarakat Papua pasca berlakunya otonomi khusus adalah sebagaimana data ranking oleh BPS RI sebagai provinsi termiskin di Indonesia peringkat ke 34 dan 33 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Kesenjangan ekonomi, politik, dan hukum, diskriminasi serta perbedaan ideologi dan saling ketidakpercayaan sehingga muncul konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari kalangan masyarakat sipil maupun kalangan TNI/ POLRI akibat dari belum adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan persolan di Tanah Papua karena masing-masing saling mempertahankan sikap “NKRI harga Mati” atau “Papua Merdeka Harga Mati”

Pansus Papua yang dibentuk oleh DPD RI selain fokus terhadap 4 (empat) isu besar tersebut juga terkait dengan persoalan Keadilan dan Kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya bagi Masyarakat Papua juga akan menjadi skala prioritas yang dikembangkan dalam kerja-kerja Pansus Papua. Kami berharap Kemenpolhukam dan jajaran  dapat menjelaskan tentang persoalan-persoalan  yang terkait dengan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan; di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada kesempatan ini kami berharap Kemenpolhukam  dapat menjelaskan secara kongkrit terhadap Peristiwa 19 Agustus 2019 serta peristiwa pengungsi di Kabupaten Nduga Papua dan persoalan-persoaan HAM.  Pasca Peristiwa rasisme yang berdampak pada kerusuhan di Papua maupun Papua Barat juga merupakan suatu akar masalah yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang masih tersirat dalam hati Orang Asli Papua.  Kehidupan kebhinekaan dan kerukunan hidup bersama yang telah terbangun dengan baik di tanah papua semakin hilang dengan terciptanya rasa kebencian bahkan permusuhan antar anak bangsa. Khusus untuk Kasus Nduga dan Wamena kami berharap adanya ruang dan kenyamanan bagi warga Nduga khususnya para pengungsi dan perlu tindakan-tindakan nyata agar masyarakat di Kabupaten Nduga  khususnya Pengungsi tidak menjadi korban serta dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dikampung halamannya.

Termarjinalnya Orang Asli papua dalam persaingan politik dalam pencalonan legislatif, bupati/walikota berdampak terhadap keinginan Orang Asli Papua untuk membentuk partai politik lokal sebagaimana yang telah berlangsung di Aceh. Ketentuan tersebut sesungguhnya telah diatur dalam  dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 pasal 28. Keinginan Rakyat Papua agar kepala Daerah baik itu bupati/wakil bupati/walikota/wakil walikota adalah Orang Asli Papua. Pembentukan Perdasus/Perdasi yang sesungguhnya mengatur perihal afirmasi-afirmasi untuk mempercepat pembangunan bagi Orang Asli Papua sering mengalami kendala baik secara formal dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam birokrasi Pemerintahan. Tata kelola Dana Otonomi Khusus yang nilainya begitu besar tetapi belum mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua karena baik regulasi Daerah maupun regulasi di tingkat pusat hanya mengatur soal mekanisme pembagian belum mengatur tentang penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Otonomi Khusus. Cara pandang Pemerintah Pusat terhadap Implementasi Otonomi Khusus adalah soal transfer Dana Otonomi Khusus ke Provinsi Papua dan Papua Barat yang besar tetapi rakyat papua dan Pemerintah daerah memandang bukan masalah keuangan saja tetapi soal kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya dalam Bingkai NKRI. Sesungguhnya Otonomi khusus seharusnya menjadikan Orang ASLI Papua sebagai subjek utama dalam segala hal. Dalam rangka mengimplementasikan UU Otonomi Khusus Rakyat Papua harus mencari keadilan di Mahkamah Konsttitusi bahkan melakukan aksi-aksi demonstrasi yang berujung pada anarkis. Padahal sesungguhnya jika Pemerintah memiiki komitmen terhadap implementasi UU otonomi Khusus maka pasti tujuan pembangunan nasional pasti dapat terwujud.

Masyarakat Adat Papua selalu menjadi korban terhadap kebijakan investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya investasi perkebunan sawit, HPH dan juga tambang tanpa memperhatikan kompensasi Hak-hak masyarakat Adat Papua. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, manipulasi persetujuan masyarakat adat bahkan pendekatan provokatif oleh investor dengan melibatkan aparat keamanan berdampak terhadap iklim investasi yang tidak kondusif. Dengan keterbatasan pengetahuan dan akses maka Masyarakat Adat Papua selalu berada pada posisi yang lemah. Perjuangan Masyarakat Adat Papua terhadap hak-haknya sebagaimana yang telah diwariskan oleh para leluhur sepanjang hayat dan juga telah dilindungi dalam Konstitusi UUD 1945 terkadang harus mengorbankan nyawa.

Persoalan rasisme, pelanggaran HAM di tanah Papua, soal penyelesaian kasus dugaan pelanggaran masa lalu (Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang berkas perkaranya telah dikembalikan pada tanggal 27 November 2018 lalu oleh mantan Jaksa Agung M.Prasetyo),  soal implementasi amanat pasal 46 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua dengan pengertian, tugas dan fungsi yg berbeda dengan KKR yang UU-nya sudah dibatalkan oleh MK. Keinginan Presiden Jokowi yg hendak berdialog dengan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengam Pemerintah RI di Tanah Papua. Misalnya OPM dan ULMWP. Pemerintah menciptakan isu-isu baru khususnya isu pemekaran yang kini diciptakan dan berdampak pada timbulnya konflik suku, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, DPRP/MRP terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok elit politik di tanah hal tersebut yang sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan tetapi justru menciptakan persoalan baru.

Persoalan ditanah papua seolah-olah Pemerintah tidak dapat menciptakan konsep dan solusi sehingga yang menjadi korban dari konfilik tersebut adalah rakyat yang tidak berdosa. Suatu kerinduan dan keinginan dari rakyat Papua dalam menciptakan Papua sebagai zona damai yang telah tertanam sejak dahulu. Kini stigma bagi Provinsi papua dan Papua barat adalah sebagai wilayah konflik yang mengakibatkan penambahan pasukan di tanah Papua yang begitu besar yang berdampak pada ketakutan masyarakat Papua,  pembungkaman demokrasi dan adanya maklumat tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum kaitan dengan aspirasi yang terkait dengan persoalan politik yang selalu disuarakan  baik oleh mahasiswa, elit politik, tokoh Adat, tokoh agama dan pemerhati masalah di tanah Papua dan pelanggaran HAM di tanah Papua. Apakah urgennya terhadap Negara sehingga penggunaan Kekuatan dan Kekuasaan Negara dengan konsekuensi terhadap penangkapan dan penahanan terhadap aktiis-aktifis baik mahasiswa, pemuda bahkan tokoh masyarakat pasca sebelum dan sesudah rusuh Papua walaupun sejumlah rekomendasi telah disampaikan oleh Lembaga HAM Internasional tidak diselesaikan bahkan tidak direspon oleh Pemerintah? Terkait penyelesaiannya dan mengapa adanya pembatasan terhadap pemberitaan serta informasi terhadap pelanggaran HAM ditanah Papua, pembatasan akses lembaga-Lembaga HAM Internasional, Apakah Langkah-langkah politik dan keamanan terhadap Peristiwa Pengungsi dan Korban Sipil di Kabupaten Ndungga papua serta Korban serta Pengusngsi di Kabupaten Wamena, Bagaimana langkah dan upaya menyelesaikan Poitik internasional khususnya dikawasan Pasifik termasuk dengan Kelompok Beny Wenda dan bagaimana masa depan Otonomi Khusus Papua?

Kebebasan dalam era demokrasi di negara yang kita cintai ini tidak begitu dirasakan oleh Mahasiswa Papua. Setiap kali menyampaikan aspirasi, mahasiswa selalu dihadapkan dengan intimidasi baik oleh pihak keamanan maupun oleh Ormas reaksional. Bahkan stigma separatis dan makar selalu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi aksi-aksi Mahasiswa baik di ibukota Negara maupun di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana Kasus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Asrama Kamasan Surabaya. Peristiwa ini mendapat simpati oleh seluruh masyarakat papua untuk menolak terhadap sikap rasisme dalam kehidupan kebhinekaan dan persatuan kebangsaan. Walaupun demikian aksi-aksi mahasiswa tersebut kemudian ditetapkan oleh penyidik sebagai tindakan “Makar” dan kini Mahasiswa Papua mendapatkan tindakan penahanan dan juga ditetapkan sebagian sebagai DPO. Kami berharap Menkopolhukam dapat melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangannya untuk membebaskan seluruh mahasiswa Papua yg ditahan dan melakukan pendekatan dialogis dalam rangka mendengar dan merangkul Mahasiswa Papua sebagai bagian dari generasi masa depan NKRI.

Penyelesaian persoalan di tanah papua yang lamban serta pembiaran dan pengabaian terhadap aspirasi masyarakat sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah, DPRP/DPRB, dan Majelis Rakyat Papua sebagai representatif dari masyarakat Adat Papua tentu menciptakan ketidakpercayaan Publik di tanah Papua terhadap Pemerintah Pusat.

Adanya tuntuan para pekerja/ karyawan Freeport yang di PHK yang telah memperjuangkan hak-haknya baik di Kemenpolhukam sendiri bahkan sampai ke Bapak Presiden yang sampai saat ini tidak ada kepastian dalam penyelesaian persoalan tersebut oleh sebab itu kami berharap Kemenpolhukam dapat mengambil langkah-langkah untuk menjawab tuntutan-tuntutan tersebut.

Menyikapi adanya informasi terhadap peringatan hari Ulang tahun OPM pada tanggal 1 Desember 2019 kami mohon penjelasan demikian pula kami sarankan agar dalam menyikapi persoalan tersebut diharapkan adanya pendekatan dialogis. Kami sangat berharap adanya tindakan pembebasan bagi Mahasiswa papua yang saat ini telah menjalani tuntutan dan penahanan sehingga para mahasiswa/i tersebut dapat melanjutkanpPendidikan seperti biasa

Demikian beberapa hal yang dipandangp Perlu sebagai pokok kerja-kerja Pansus Papua Mohon kiranya Menkopolhukam dan jajaran dapat memberikan penjelasan bagi Pansus Papua DPD RI dalam menyelesaikan persoalan Negara dan Bangsa Khususya persoalan di tanah Papua.

 

Jakarta, 25 November 2019

Ketua Pansus Papua DPD RI

Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum

 

Tinggalkan Balasan