JarNas Anti-TPPO Gandeng Kemen PPPA Siap Berantas Human Trafficking di Indonesia

Jakarta, MEDIATIMIR.COM – Presiden Joko Widodo telah memilih para menteri untuk menduduki posisi di kabinetnya yang baru. Salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

KPPPA sendiri berfungsi menjalankan tugas dan tanggung jawab mengurusi dan memastikan adanya perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia.

KPPPA juga mendapatkan mandat sebagai ketua harian sub gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di mana anggota sub gugus tugas TPPO terdiri dari lintas kementrian dan lembaga terkait.

Diketahui, masalah perdagangan orang merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Maka dalam rangka mendukung kementerian KPPPA, JarNas Anti-TPPO yang diketuai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, melakukan pertemuan dengan Menteri KPPPA ibu Gusti Ayu Bintang Darmawanti.

Pertemuan itu dalam rangka memberikan dukungan, berdiskusi dan melakukan koordinasi terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak Indonesia saat ini, khusus pada masalah perdagangan orang yang semakin hari semakin marak.

Perempuan yang biasa disapa Sara ini mengatakan, JarNas Anti TPPO sangat mengharapkan perhatian yang serius dari KPPPA dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia.

“Perjuangan melawan perdagangan orang seringkali masih mengalami hambatan dalam proses penegakan hukumnya mulai dari penggunaan Undang-undang yang tidak tepat sampai pada pemahaman aparat penegak hukum yang masih minim,” ujar dia.

Andy Ardian dari ECPAT Indonesia yang juga Sekretaris JarNas Anti TPPO mengatakan bahwa kelemahan lainnya dalam penanganan TPPO adalah proses re-integrasi yang tidak terlaksana dengan baik, hal ini yang menimbulkan korban berpeluang untuk menjadi korban TPPO lagi.

JarNas berharap, dalam rangka memberikan perlindungan yang baik dan pemenuhan hak-hak kepada korban TPPO maka sangat diperlukan anggaran yang lebih besar lintas sektor.

Sayangnya, sebagai kementerian yang membawahi pusat pengaduan di hampir semua wilayah Indonesia, anggaran KPPPA mengalami penurunan.

Hal ini memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat tapi khususnya bagi korban TPPO dan keluarganya.

Pertemuan ini juga dihadiri dan didukung oleh Anggota Komisi 8 DPR RI ibu Diah Pitaloka, dan I Gusti Agung Putri Astrid, Staf Khusus Menteri PPPA.

(sandro-benu)

Tinggalkan Balasan